Jakarta, Gatra.com – Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, harus mengarusutamakan pendekatan dan cara pandang inklusif disabilitas di semua sektor, khusunya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, keamanan, perdagangan, dan investasi.

Risma dalam acara Penutupan Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusi Disabilitas dan Kemitraan Pasca-Tahun 2025 (AHLF) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/10), menyampaikan pernyataan tersebut karena pembangunan inklusif disabilitas memerlukan kolaborasi dan tidak bekerja secara terpisah.

“Pemerintah, swasta, dan organisasi penyandang disabilitas harus bersinergi dan bekerja sama,” katanya dilansir dari Antara.

Pada kesempatan tersebut, Risma menekankan perlunya memperkuat ketersediaan data disabilitas sehingga bisa membuat kebijakan dan intervensi yang tepat. Ia mengatakan, berwirausaha, memajukan teknologi, dan inovasi merupakan salah satu upaya nyata dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan kemandirian kaum disabilitas.

Tidak kalah penting, Risma menekankan agar semua pihak harus bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melihat disabilitas sebagai sebuah aib.

“Semua itu agar masyarakat tidak melihat disabilitas sebagai sesuatu tidak berdaya, menjadi beban, masyarakat dapat melihat bahwa penyandang disabilitas dapat berkontribusi, dan berperan penting dalam masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Jakarta, Tendi Gunawan, mengatakan, saat ini masih terdapat diskriminasi pekerjaan terhadap penyandang disabilitas. Padahal, jika diberi kesempatan, penyandang disabilitas mempunyai kemampuan sama.

Staf khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, mengatakan bahwa semua penyandang disabilitas bisa hidup mandiri. “Tinggal semua pihak bersama-sama memberikan kesempatan dan kepercayaan terhadap penyandang disabilitas untuk berkarya,” katanya.